Tangerang – Pemerintah Indonesia hingga saat ini masih menahan diri untuk menandatangani kesepakatan proyek ASEAN Power Grid yang digagas oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa posisi Indonesia belum memberikan persetujuan resmi atas proyek interkoneksi jaringan listrik regional tersebut.
Ketidaksepakatan mengenai skema harga listrik menjadi hambatan utama dalam proses penandatanganan dokumen kerja sama antarnegara ini.
“Katanya tinggal Indonesia yang belum tanda tangan, itu betul memang saya belum tanda tangan karena hitungan saya (harganya) belum win-win,” ujar Bahlil dalam acara Electricity Connect 2026 di ICE BSD, Tangerang, Selasa (22/9).
Bahlil menegaskan bahwa prinsip win-win yang dimaksud adalah terciptanya kesepakatan yang adil dan memberikan keuntungan ekonomi bagi seluruh pihak yang terlibat.
Ia menyatakan komitmennya untuk hanya menandatangani perjanjian tersebut apabila proyek ini terbukti memberikan dampak positif dan keuntungan nyata bagi kepentingan nasional Indonesia.
ASEAN Power Grid sendiri dirancang sebagai proyek strategis regional yang bertujuan untuk mengintegrasikan jaringan listrik di seluruh negara anggota ASEAN.
Proyek ini merupakan tindak lanjut dari komitmen bersama yang dicapai dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Filipina pada Mei lalu.
Meskipun belum menandatangani kesepakatan kolektif, Bahlil mengakui pentingnya kolaborasi energi antarnegara, baik di tingkat kawasan maupun global.
Pemerintah Indonesia saat ini tercatat telah melakukan komunikasi bilateral intensif dengan beberapa negara tetangga, termasuk Malaysia, guna membahas detail teknis dan potensi kerja sama listrik.
Bentuk kerja sama yang sudah terjalin antara Indonesia dan Malaysia saat ini meliputi pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang terhubung melalui jaringan listrik lintas negara.
Selain dengan Malaysia, pemerintah juga tengah menjajaki kemungkinan perluasan jaringan listrik ke negara lain seperti Filipina dan Singapura yang telah menyatakan minatnya.
Bahlil mengungkapkan bahwa rencana ekspor listrik ke negara tetangga hanya akan direalisasikan jika parameter harga yang ditawarkan memenuhi standar keuntungan yang ditetapkan pemerintah.
Apabila belum tercapai titik temu terkait harga, ia menilai langkah yang paling tepat adalah melakukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif.
Selain fokus pada sektor energi, pembicaraan bilateral tersebut juga mencakup isu ketahanan pangan yang saat ini menjadi perhatian krusial di kawasan Asia Tenggara.
Indonesia berencana mengoptimalkan potensi energi melalui interkoneksi di Kalimantan sebagai bagian dari strategi jangka panjang pengembangan infrastruktur kelistrikan.
Hingga saat ini, pemerintah masih memprioritaskan kalkulasi ekonomi yang cermat sebelum mengikatkan diri dalam komitmen formal ASEAN Power Grid tersebut.
