Brisbane – Perusahaan penyedia layanan identitas dan tanda tangan digital asal Indonesia, Privy, kini memfokuskan strategi bisnisnya untuk memperkuat infrastruktur kepercayaan digital atau digital trust di pasar Australia.

Langkah strategis ini dilakukan perusahaan sebagai upaya memperluas jangkauan layanan setelah resmi memasuki pasar Australia pada tahun 2023 lalu.

Pengembangan infrastruktur ini dirancang untuk memfasilitasi kebutuhan transaksi serta interaksi digital yang melintasi batas negara antara Indonesia dan Australia.

Chief Operating Officer (COO) Privy, Nitin Mathur, menjelaskan bahwa sistem yang dibangun mencakup tiga lapisan krusial untuk menjamin keamanan dan keabsahan data.

“Pertama adalah verifikasi identitas, yakni bagaimana kita memastikan seseorang benar-benar merupakan pihak yang mereka klaim. Kedua adalah bagaimana kita memastikan bahwa dokumen atau tindakan yang disetujui memang berasal dari pihak tersebut,” ujar Nitin dalam IndOz Conference 2026 di Brisbane City Hall, Rabu (23/9).

Lapisan ketiga yang diperkenalkan adalah Electronic Registered Delivery Service (ERDS).

Layanan ini berfungsi sebagai mekanisme pengiriman elektronik tercatat yang memberikan kepastian hukum atas proses pengiriman kontrak.

Nitin menambahkan bahwa mekanisme verifikasi tersebut sangat relevan untuk berbagai bentuk interaksi digital di era modern.

Menurutnya, setiap pesan digital yang berisi penawaran bisnis memerlukan validasi tingkat tinggi sebelum penerima melakukan tindakan lebih lanjut.

“Hal ini tidak hanya berlaku untuk kontrak, tetapi juga untuk setiap interaksi digital,” kata Nitin dalam keterangan resminya.

Penyampaian visi strategis ini dilakukan dalam forum IndOz Conference 2026 yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari sektor pemerintah, bisnis, dan investasi kedua negara.

Ekspansi Privy di Australia berlangsung selaras dengan tren peningkatan aktivitas perdagangan bilateral antara Indonesia dan Australia.

Data mencatat nilai perdagangan kedua negara telah mencapai US$8,92 miliar atau setara Rp137,7 triliun sepanjang periode Januari hingga Juli 2026.

Forum tersebut mengusung tema besar “Indonesia-Australia: Beyond Dialogue, Making Deals” guna mendorong kolaborasi yang lebih konkret.

Saat ini, layanan Privy di Australia telah diadopsi oleh sejumlah entitas global ternama.

Beberapa di antaranya adalah Seek, perusahaan yang bergerak di pasar ketenagakerjaan daring, serta ritel raksasa Australia, Woolworths.

Langkah ini merupakan bagian dari misi besar perusahaan untuk membawa standar infrastruktur kepercayaan digital asal Indonesia ke kancah internasional.

Privy sendiri merupakan perusahaan yang berdiri sejak 2016 dan mencatatkan diri sebagai lembaga non-pemerintah pertama yang menerima lisensi Certificate Authority (CA) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 2018.

Hingga saat ini, perusahaan mengklaim telah melayani lebih dari 71 juta pengguna terverifikasi serta mendukung operasional lebih dari 300 ribu bisnis dan institusi di berbagai sektor.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *