Jakarta – Pemerintah didesak untuk segera melakukan transformasi skema penyaluran bantuan sosial (bansos) dari bentuk barang menjadi bantuan tunai langsung.
Langkah ini dinilai krusial guna meningkatkan efektivitas pengentasan kemiskinan serta meminimalisir risiko politisasi bantuan di tengah masyarakat.
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar, menyatakan bahwa pola pembagian sembako dan beras yang berjalan saat ini cenderung tidak memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan taraf hidup warga miskin.
Ia justru menyoroti bahwa pemberian bantuan berupa barang kerap disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai alat politik untuk membangun citra personal.
“Intervensi sembako, beras, itu gimik politisi. Hentikan saja bantuan sosial yang aneh-aneh itu,” ujar Media dalam diskusi Metodologi Desil di Politeknik Statistika STIS, Jakarta Timur, Jumat (11/9), dikutip dari pernyataan resmi dalam diskusi tersebut, Sabtu (12/9/2026).
Media menekankan bahwa masyarakat yang berada di lapisan terbawah membutuhkan dukungan finansial langsung guna menopang keterbatasan pendapatan mereka.
Dalam pandangannya, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan instrumen yang paling efektif dibandingkan skema bantuan barang.
“Lapisan pertama, orang miskin karena tidak punya uang. Intervensinya tambahkan uang, seperti Conditional Cash Transfer (PKH). PKH adalah program paling kuat dampaknya,” jelasnya.
Kendati demikian, keberhasilan intervensi tersebut sangat bergantung pada kualitas data penerima yang digunakan pemerintah.
Media memberikan kritik tajam terhadap penggunaan metode Proxy Means Testing (PMT) yang selama ini menjadi acuan utama.
Meskipun metode tersebut lazim digunakan secara internasional, ia memperingatkan bahwa kecanggihan statistik tidak akan berguna jika data dasar yang diolah tidak akurat.
“Kalau datanya sudah tidak betul dari awal, mau pakai regresi atau machine learning apapun pasti bermasalah,” tegasnya.
Ia menyarankan pemerintah beralih menggunakan data pendapatan dan pengeluaran yang lebih aktual, termasuk mempertimbangkan perhitungan disposable income.
Perhitungan ini mencakup sisa pendapatan masyarakat setelah dikurangi berbagai kewajiban, termasuk beban utang.
Menurutnya, banyak warga yang secara statistik tampak mampu, namun sebenarnya tertekan akibat besarnya pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan yang sering kali ditutup melalui utang pinjaman daring.
Oleh karena itu, pemerintah diminta membangun basis data komprehensif yang mencatat aset, pendapatan, hingga utang warga secara menyeluruh.
Media mengusulkan sistem yang mampu memproyeksikan aset masyarakat secara real-time untuk menentukan kelayakan bantuan atau kewajiban pajak.
“Kalau aset saya di bawah garis kemiskinan, otomatis saya dikasih uang (tax benefit). Kalau tiba-tiba saya dapat warisan jadi kaya, saya bayar pajak,” paparnya.
Ia menambahkan, pemerintah harus bersikap jujur dan mengakui adanya kelemahan dalam pendataan serta penanganan kemiskinan selama ini.
“Kita tidak boleh jadi negara yang denial. Ciri negara miskin adalah negara yang tidak mengakui penduduknya miskin. Mari kita akui saja kelemahan ini,” pungkasnya.
Pemerintah juga diingatkan agar tidak terjebak pada perdebatan metodologis yang bersifat teoritis semata.
Anggaran negara harus dipastikan mengalir pada program yang memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat luas.
