Jakarta – Bank Indonesia (BI) memprioritaskan penguatan ekonomi dan keuangan inklusif bagi kaum perempuan sebagai katalis utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Langkah strategis ini diambil menyusul tingginya kontribusi perempuan dalam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri kreatif di Indonesia.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 menunjukkan bahwa 64,5 persen pelaku UMKM di tanah air digerakkan oleh perempuan.
Sektor ekonomi kreatif bahkan mencatatkan partisipasi tenaga kerja perempuan sebesar 58,39 persen.
Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, menegaskan bahwa potensi besar tersebut harus dioptimalkan melalui peningkatan kapasitas yang komprehensif.
Peningkatan literasi keuangan, akses layanan perbankan formal, serta pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi menjadi agenda utama yang didorong oleh otoritas moneter tersebut.
“Semakin luas akses dan kesempatan yang dimiliki perempuan, semakin besar pula dampaknya bagi perekonomian nasional secara berkelanjutan,” ujar Filianingsih dalam acara Inclusion Talk bertajuk ‘Berdaya dan Sejahtera, Perempuan Bisa’ di JICC, Jakarta, Jumat (21/8/2026), dikutip dari lembar rilis resmi.
Dalam rangkaian acara tersebut, BI bekerja sama dengan Women’s World Banking (WWB) meluncurkan kajian mendalam terkait model bisnis inklusif yang responsif terhadap kebutuhan gender.
Dokumen kajian tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan pemberdayaan UMKM yang dikelola perempuan.
Filianingsih juga menekankan pentingnya semangat Beudaya MeusareSare atau berdaya bersama-sama untuk memperluas inklusi keuangan bagi kelompok rentan.
Pihaknya memastikan bahwa program pemberdayaan ekonomi perempuan kini telah diintegrasikan di seluruh Kantor Perwakilan BI di berbagai daerah.
Program ini mengadopsi prinsip Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM) sebagai landasan operasionalnya.
Pemanfaatan teknologi digital yang inklusif menjadi salah satu pilar utama agar UMKM perempuan dapat beradaptasi dengan tantangan pasar modern.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif tersebut.
Menurutnya, pemberdayaan perempuan merupakan strategi krusial dalam pembangunan ekonomi inklusif yang berdampak luas bagi kesejahteraan keluarga.
“Pemberdayaan perempuan bukan sekadar agenda kesetaraan, tetapi juga strategi pembangunan ekonomi yang inklusif,” ujar Arifah, dikutip dari catatan pers Kementerian PPPA.
Arifah menyoroti perlunya akses yang lebih luas terhadap pembiayaan, pengetahuan, serta teknologi bagi perempuan pelaku usaha.
Sejak dimulai pada tahun 2021, program ekonomi dan keuangan inklusif BI untuk kelompok subsisten telah menunjukkan perkembangan signifikan.
Mayoritas anggota dalam program ini merupakan perempuan yang kini mendapatkan pendampingan intensif terkait manajemen keuangan dan pengembangan usaha.
Diskusi dalam acara tersebut juga melibatkan praktisi industri, seperti pelaku UMKM Rorokenes, Syanaz Nadya Winanto Putri, serta pakar kebijakan dari Women’s World Banking, Desi Vicianna.
Mereka membahas pentingnya peningkatan literasi keuangan sebagai faktor kunci keberhasilan ekonomi perempuan di tingkat akar rumput.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari akademisi, perwakilan kementerian, hingga lembaga jasa keuangan.
Sebagai bagian dari rangkaian Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2026, pameran produk UMKM juga digelar untuk memperluas jangkauan pasar bagi pengusaha perempuan.
Masyarakat dapat mengakses pameran tersebut secara langsung di JICC atau melalui platform daring resmi KKI 2026 hingga hari ini, Sabtu (22/8/2026).
