Jakarta – Industri baja nasional kini berada di persimpangan jalan krusial di tengah tekanan persaingan global yang kian sengit dan tuntutan dekarbonisasi yang mendesak. Sektor ini menghadapi tantangan serius berupa rendahnya utilisasi kapasitas produksi yang hanya berada di kisaran 62 persen, jauh dari batas ideal 80 persen untuk mencapai kesehatan finansial.
Data Kementerian Perindustrian mencatat produksi baja mentah Indonesia mencapai 17 juta ton pada 2024 dengan nilai ekspor US$12,4 miliar. Meski angka tersebut terlihat masif, fundamental industri masih rentan karena ketergantungan pada teknologi konvensional Blast Furnace-Basic Oxygen Furnace (BF-BOF). Teknologi ini sangat bergantung pada batu bara kokas yang sebagian besar harus diimpor dari Australia dan China.
Kondisi diperparah dengan membanjirnya produk baja asal China yang mencapai 118 juta ton pada
2024. Selain itu, regulasi perdagangan internasional seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) kini memaksa produsen baja untuk segera memiliki kredensial rendah karbon agar produknya tetap bisa menembus pasar ekspor.
Koordinator Riset Senior Climate Catalyst, Petra Christi, menegaskan bahwa dekarbonisasi kini bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing industri nasional. Pemerintah sebenarnya telah menyusun peta jalan dekarbonisasi, namun implementasinya dinilai masih belum maksimal.
“Langkah berikutnya bukan lagi soal membuat kebijakan baru, melainkan willingness pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan yang sudah ada,” ujar Petra, dikutip dari keterangan resmi, Kamis (20/8/2026).
Pernyataan tersebut mengemuka dalam peluncuran studi berjudul Indonesia’s Low-Carbon Steel Opportunities to Maximise Industry Growth yang disusun bersama Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (PSE-UGM), Rabu (19/8/2026). Studi tersebut menyoroti potensi teknologi Electric Arc Furnace (EAF) sebagai alternatif yang lebih efisien dibandingkan BF-BOF.
Analisis input-output PSE-UGM menunjukkan bahwa setiap Rp1 investasi pada teknologi EAF mampu menghasilkan output ekonomi sebesar Rp1,77, lebih tinggi dari BF-BOF yang berada di angka Rp1,
73. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, investasi EAF juga dinilai lebih produktif dengan potensi penciptaan 4,25 lapangan kerja per Rp1 miliar investasi.
Transisi menuju teknologi rendah emisi ini diproyeksikan akan menggeser pusat pertumbuhan ekonomi ke rantai pasok baru. Pekerjaan masa depan akan lebih banyak terkonsentrasi pada sektor pengumpulan skrap, pengembangan infrastruktur energi terbarukan, hingga jasa sertifikasi hijau.
“Artinya, pertumbuhan lapangan kerja dari proses transisi tidak seluruhnya terjadi di dalam pabrik baja. Pekerjaan baru justru berpotensi tumbuh melalui rantai pasok yang lebih luas,” tambah Petra.
Pemerintah didorong untuk segera mengambil keputusan strategis dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Mengingat pembangunan fasilitas Direct Reduced Iron-Electric Arc Furnace (DRI-EAF) membutuhkan waktu empat hingga enam tahun, momentum ini menjadi penentu bagi Indonesia untuk menangkap peluang pasar baja hijau global.
Ada empat rekomendasi utama bagi pemerintah untuk mengakselerasi transformasi ini. Langkah tersebut mencakup penguatan pertahanan perdagangan melalui instrumen SNI dan antidumping, optimalisasi Green Public Procurement, penguatan rantai pasok skrap domestik, serta pembukaan akses listrik dari sumber energi terbarukan.
Tanpa intervensi kebijakan yang tegas dan kepastian regulasi, industri baja Indonesia berisiko tertinggal di pasar global. Transformasi ini menjadi kunci bagi Indonesia untuk tidak sekadar bertahan dari tekanan pasar, tetapi juga membawa industri baja menuju fase pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.
“Dekarbonisasi tidak lagi semata-mata menjadi kewajiban untuk memenuhi tuntutan iklim dan perdagangan global. Transformasi ini dapat menjadi strategi untuk memperkuat daya saing, membangun rantai pasok baru, menciptakan aktivitas ekonomi, sekaligus membawa industri baja Indonesia menuju fase pertumbuhan berikutnya,” pungkas Petra.
