Jakarta – Pemanfaatan bahan bakar nabati atau biofuel di Indonesia kini didorong untuk beralih fokus dari sektor transportasi darat ke sektor maritim dan penerbangan.
Langkah ini diambil mengingat keterbatasan pasokan biofuel yang diprediksi tidak akan mampu memenuhi lonjakan permintaan di sektor transportasi darat di masa depan.
Strategi tersebut tertuang dalam kajian bertajuk Menakar Ambisi dan Realitas: Masa Depan Biofuel Indonesia dalam Kerangka Transisi Energi yang Berkeadilan, yang dirilis Selasa (29/9).
Kajian kolaboratif ini disusun oleh Yayasan Madani Berkelanjutan, Institute for Essential Services Reform (IESR), Koaksi Indonesia, dan Landscape Alliance.
Lead Program Transisi Energi Berbasis Komunitas Madani Berkelanjutan, Riza Egi Arizona, mengungkapkan bahwa sektor transportasi darat saat ini sudah memiliki alternatif lain, yakni elektrifikasi.
Menurutnya, elektrifikasi kendaraan darat terus menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam mendukung target dekarbonisasi nasional.
“Sementara kebutuhan bahan bakar cair di laut dan udara itu lebih sulit digantikan,” ungkap Riza Egi Arizona dalam acara peluncuran kajian tersebut.
Data dalam kajian tersebut memproyeksikan pasokan biodiesel dan bioetanol nasional hanya akan mencapai 26,6 juta kiloliter pada tahun 2030.
Angka tersebut jauh di bawah proyeksi kebutuhan bahan bakar untuk sektor transportasi darat yang diperkirakan mencapai 42 juta kiloliter pada tahun yang sama.
Kesenjangan pasokan dan kebutuhan ini diprediksi akan semakin melebar hingga mencapai 81,6 juta kiloliter pada tahun 2050.
Sebaliknya, kebutuhan biofuel untuk sektor transportasi laut jauh lebih efisien, yakni hanya sekitar 0,09 juta kiloliter pada 2030.
Riza menekankan bahwa kebijakan strategis harus mempertimbangkan aspek keseimbangan antara ketersediaan pasokan dan besaran permintaan.
Selain itu, kesiapan teknologi dan ketersediaan opsi dekarbonisasi alternatif di masing-masing sektor menjadi variabel penentu utama.
Ia menyarankan pemerintah untuk mulai mengalihkan fokus pengembangan biofuel ke produk yang lebih spesifik seperti hydrotreated vegetable oil (HVO).
Penggunaan HVO dapat diarahkan untuk kebutuhan sektor maritim, sementara sustainable aviation fuel (SAF) diprioritaskan bagi industri penerbangan nasional.
Penggeseran fokus ini dinilai sebagai langkah yang jauh lebih logis untuk mengoptimalkan penggunaan biofuel dalam jangka panjang.
“Prioritas pada sektor maritim dan penerbangan itu lebih realistis untuk mengarahkan biofuel pada kebutuhan dekarbonisasi yang lebih luas,” ujar Riza.
Dengan memprioritaskan sektor yang sulit didekarbonisasi melalui elektrifikasi, biofuel dapat berperan lebih efektif dalam menurunkan emisi karbon secara nasional.
Pendekatan ini diharapkan mampu membantu Indonesia mencapai target transisi energi yang lebih berkeadilan dan terukur.
