Jakarta – Pemerintah Indonesia memproyeksikan penyerapan tenaga kerja baru dalam skala besar pada tahun anggaran 2027 mendatang.
Target ambisius tersebut ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah membidik angka penciptaan lapangan kerja antara 2,57 juta hingga 3,49 juta orang.
“Angkanya 2,57 sampai 3,49 juta orang lapangan kerja,” ujar Purbaya dalam rapat penyampaian pokok-pokok RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 bersama Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (27/8).
Pernyataan ini menegaskan fokus pemerintah untuk menekan angka pengangguran secara konsisten melalui instrumen fiskal.
Pemerintah menargetkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2027 berada di rentang 4,30% hingga 4,87%.
Target tersebut mencerminkan optimisme pemerintah karena lebih rendah dibandingkan proyeksi tahun 2026 yang berada di kisaran 4,44% hingga 4,96%.
Selain sektor ketenagakerjaan, pemerintah juga mematok target penurunan angka kemiskinan menjadi 6% hingga 6,5% pada 2027.
Sebagai perbandingan, target kemiskinan pada tahun 2026 ditetapkan berada di level 6,5% hingga 7,5%.
Indikator kesejahteraan lainnya yang turut menjadi sasaran adalah perbaikan rasio Gini yang ditargetkan mencapai level 0,362 hingga 0,367.
Pemerintah pun menargetkan peningkatan Indeks Modal Manusia hingga menyentuh angka 0,575 pada tahun yang sama.
Strategi fiskal tahun 2027 secara khusus diarahkan untuk mengakselerasi transformasi ekonomi menuju aktivitas bernilai tambah tinggi.
Pemerintah berkomitmen memastikan seluruh program unggulan berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu memberdayakan masyarakat luas.
RAPBN 2027 difokuskan pada delapan klaster Program Prioritas Nasional yang mencakup sektor krusial.
Klaster tersebut meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, serta hilirisasi dan industrialisasi.
Selain itu, fokus anggaran juga menyasar infrastruktur perumahan, ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.
Pemerintah juga menyusun program pendukung yang mencakup aspek pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan tata kelola pemerintahan.
Percepatan digitalisasi dan diplomasi ekonomi juga menjadi bagian integral dari kerangka kebijakan fiskal 2027.
Dalam dokumen RAPBN 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai angka 6%.
Untuk menjaga stabilitas ekonomi makro, defisit anggaran direncanakan berada di level 2,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipatif terhadap tantangan ekonomi global yang dinamis.
Pemerintah berharap sinergi antara kebijakan fiskal dan sektor riil mampu menciptakan efek pengganda yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.
Seluruh target tersebut akan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional selama tahun 2027.
