Jakarta – Pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah mitigasi strategis guna menghadapi potensi kenaikan harga minyak dunia yang diprediksi akan kembali bergejolak pada 2027 mendatang.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa stabilitas anggaran menjadi prioritas utama pemerintah dalam merespons ketidakpastian ekonomi global.

Eskalasi konflik geopolitik di berbagai kawasan dinilai menjadi faktor dominan yang dapat menekan harga komoditas energi dunia secara drastis.

Dalam menanggapi risiko tersebut, Purbaya melontarkan pernyataan bernada humor terkait upaya preventif yang dapat dilakukan pemerintah di tengah situasi dunia yang tidak menentu.

“Yang pertama, berdoa dulu biar perang selesai, gitu aja,” ujar Purbaya sembari tertawa saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (9/9).

Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah telah memiliki kerangka kerja yang solid berdasarkan pengalaman fluktuasi harga minyak yang terjadi sepanjang tahun 2026.

Pihaknya memastikan bahwa mekanisme fiskal akan tetap dijaga agar tetap berkesinambungan dan tahan terhadap guncangan eksternal.

“Kami kan pasti lakukan langkah-langkah untuk memastikan anggaran kita tetap berkesinambungan seperti tahun ini. Jadi kan bukan pengalaman baru, kita enggak akan terlalu kaget, gitu,” tambah Purbaya.

Kesiapan pemerintah ini beriringan dengan target ambisius yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk sektor energi nasional.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 14 Agustus lalu, Presiden menetapkan target lifting minyak bumi Indonesia sebesar 610 ribu barel per hari (bph) untuk tahun 2027.

Angka tersebut menunjukkan adanya kenaikan target sebesar 5.000 bph dibandingkan dengan target tahun ini yang berada di level 605 ribu bph.

Selain minyak, pemerintah juga mematok target lifting gas sebesar 954 ribu barel setara minyak per hari guna memperkuat ketahanan energi domestik.

Proyeksi harga minyak mentah Indonesia (ICP) sendiri diperkirakan akan berada di kisaran US$ 75 per barel pada tahun 2027.

Pemerintah juga telah menetapkan asumsi makro lainnya untuk tahun 2027 sebagai bagian dari RAPBN mendatang.

Inflasi nasional diproyeksikan akan dijaga ketat pada level 2,5 persen, sementara suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diperkirakan menyentuh angka 6,9 persen.

Terkait nilai tukar rupiah, pemerintah menetapkan asumsi berada di kisaran Rp 17.500 per dolar Amerika Serikat.

Seluruh target ini disusun untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas fiskal di tengah dinamika pasar energi global.

Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau perkembangan geopolitik internasional yang berpotensi memengaruhi pasokan serta harga minyak dunia.

Langkah antisipasi yang matang diharapkan mampu menjaga keberlangsungan pembangunan nasional tanpa terganggu oleh volatilitas harga energi global yang sulit diprediksi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *