Jakarta – Integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kini telah diimplementasikan secara penuh bagi wajib pajak orang pribadi penduduk Indonesia.
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa format 16 digit NIK pada KTP resmi menggantikan format NPWP lama yang sebelumnya terdiri dari 15 digit.
Masyarakat diimbau untuk segera memastikan status kewajiban perpajakan mereka melalui sistem Coretax yang telah disediakan.
Kepemilikan NIK tidak secara otomatis menjadikan seseorang sebagai wajib pajak aktif dalam sistem perpajakan nasional.
Proses verifikasi menjadi langkah krusial, baik bagi pemilik NPWP lama maupun individu yang belum pernah melakukan pendaftaran pajak sebelumnya.
Pengecekan status dapat dilakukan secara mandiri melalui portal resmi Coretax DJP yang dapat diakses melalui perangkat daring.
Pengguna yang telah memiliki akun dapat langsung melakukan proses masuk dengan memasukkan 16 digit NIK pada kolom ID Pengguna.
Setelah berhasil masuk, wajib pajak perlu menavigasikan menu ke bagian Portal Saya dan memilih opsi Profil Saya untuk melihat ringkasan status pajak mereka.
Informasi mengenai kategori wajib pajak dan status NPWP akan terpampang jelas pada bagian ikhtisar profil tersebut.
Bagi wajib pajak yang sebelumnya sudah terdaftar namun belum memiliki akses ke sistem baru, tersedia menu Aktivasi Akun Wajib Pajak pada halaman utama.
Proses ini memerlukan verifikasi identitas yang ketat agar data kependudukan dapat tersinkronisasi dengan sistem perpajakan secara akurat.
Pihak otoritas pajak menekankan bahwa aktivasi akun Coretax merupakan langkah yang berbeda dengan aktivasi NIK sebagai NPWP itu sendiri.
Status yang muncul dalam sistem Coretax memberikan indikasi mengenai kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh wajib pajak.
Status Aktif menandakan bahwa NIK telah sepenuhnya berfungsi sebagai NPWP dan wajib pajak berada dalam kondisi aktif.
Sementara itu, status Belum Aktif atau Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) menunjukkan bahwa data NIK sudah tercatat dalam sistem namun belum diaktifkan sebagai NPWP.
Status Nonaktif mengindikasikan bahwa wajib pajak sebenarnya sudah terdaftar, namun status administrasi perpajakannya sedang dalam kondisi tidak aktif.
Munculnya status Belum Aktif (SPDN) bagi masyarakat yang belum pernah mendaftar pajak dimungkinkan karena adanya integrasi data kependudukan.
Data tersebut bisa saja sudah tercatat dalam sistem melalui basis data keluarga atau unit pajak terkait.
Pengguna dengan status Belum Aktif (SPDN) dapat melakukan aktivasi mandiri dengan mengakses menu Aktivasi NIK di dalam Portal Saya pada sistem Coretag.
Langkah ini mengharuskan pengguna untuk melengkapi data yang diminta serta menyetujui pernyataan yang tertera sebelum mengajukan permohonan.
Proses verifikasi akan dilakukan oleh sistem untuk memastikan validitas data sebelum status berubah menjadi aktif.
Bagi wajib pajak dengan status Nonaktif, pengaktifan kembali dapat dilakukan melalui menu Perubahan Status di dalam portal yang sama.
Penting untuk dipahami bahwa tidak setiap pemilik NIK otomatis memiliki kewajiban untuk mengaktifkannya menjadi NPWP.
Kewajiban perpajakan tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif.
Masyarakat diharapkan dapat memantau status perpajakannya secara berkala untuk menghindari kendala administrasi di masa mendatang.
Sistem Coretax dirancang untuk memberikan kemudahan akses dan transparansi data bagi seluruh wajib pajak di Indonesia.
Seluruh prosedur ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memodernisasi administrasi perpajakan yang terintegrasi dengan data kependudukan nasional.
