Jakarta – Organisasi lingkungan Auriga Nusantara menyoroti perbedaan signifikan antara data operasional harian yang dirilis pemerintah dengan realitas luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di lapangan.
Data harian mengenai luas area yang sedang dipadamkan pada satu waktu tertentu dinilai tidak cukup merepresentasikan skala krisis kebakaran hutan secara utuh.
Peneliti Auriga Nusantara, Sesilia Maharani Putri, menegaskan bahwa angka 639 hektare lahan yang dilaporkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto pada Senin (12/10) hanya mencakup area yang sedang dalam penanganan aktif.
Menurut Sesilia, penggunaan data harian tersebut berpotensi mengaburkan cakupan kebakaran yang sebenarnya terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.
“Untuk memahami situasi sebenarnya, kita juga perlu melihat luas kumulatif area terbakar, sebaran lokasinya, serta perkembangan kebakaran dari waktu ke waktu,” kata Sesilia sebagaimana dikutip pada Kamis (15/10).
Catatan Auriga Nusantara menunjukkan bahwa akumulasi luas lahan terbakar sejak Januari hingga Agustus 2026 telah mencapai angka yang jauh lebih besar, yakni sekitar 637 ribu hektare.
Angka tersebut bahkan melonjak hingga 677,7 ribu hektare apabila menghitung area yang mengalami kebakaran berulang dalam periode yang sama.
Sementara itu, pada enam provinsi yang ditetapkan sebagai wilayah prioritas penanganan, luas area yang terdampak kebakaran sepanjang delapan bulan pertama tahun 2026 tercatat mencapai 144,3 ribu hektare.
Sesilia menjelaskan bahwa pemantauan kebakaran secara real time memiliki keterbatasan teknis yang tidak bisa diabaikan begitu saja.
Kondisi cuaca, tutupan awan yang tebal, serta aksesibilitas menuju lokasi kebakaran yang sulit dijangkau sering kali menghambat proses verifikasi data di lapangan.
Karakteristik lahan, khususnya pada area gambut, juga menjadi tantangan besar dalam pendeteksian akurat kebakaran yang terjadi di bawah permukaan tanah.
“Oleh karena itu, data operasional harian perlu dilengkapi dengan pemantauan satelit, pemetaan area terbakar, dan verifikasi lapangan agar gambaran yang diperoleh lebih utuh,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa upaya penanganan karhutla seharusnya tidak hanya berfokus pada pemadaman api semata.
Pemulihan lahan pasca-kebakaran menjadi langkah krusial, terutama bagi ekosistem rentan yang memiliki risiko tinggi mengalami kebakaran berulang di masa depan.
Perdebatan mengenai validitas data ini muncul setelah Kepala BNPB, Suharyanto, melaporkan bahwa luas lahan yang sedang ditangani satgas di lapangan mencapai 639,23 hektare dalam rapat di Istana Merdeka.
Presiden Prabowo Subianto sempat menanggapi laporan tersebut dengan menyatakan keterkejutannya atas angka yang dinilai jauh lebih kecil dari perkiraannya.
Namun, angka tersebut menuai keraguan dari aktivis lingkungan, Chanee Kalaweit, yang mempertanyakan bagaimana luasan tersebut bisa menghasilkan asap yang menyelimuti sebagian besar wilayah Kalimantan.
Chanee menyarankan pemerintah untuk memanfaatkan data dari aplikasi citra satelit seperti Windy atau Zoom Earth sebagai pembanding.
“Dari citra satelit tersebut, terlihat bahwa luas kebakaran yang terjadi saat ini tampaknya jauh lebih besar daripada hanya 639 hektare,” ujarnya.
