Jakarta – Pemerintah Indonesia menargetkan penandatanganan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif dengan Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dapat terealisasi pada Oktober 2026 mendatang.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa saat ini proses penyelesaian dokumen perjanjian dalam bahasa Inggris tengah memasuki tahap akhir.
“Dokumentasi dalam bahasa Inggris sudah segera diselesaikan dan ditargetkan di bulan Oktober dan mudah-mudahan bisa ditandatangani,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Setelah tahap penandatanganan rampung, dokumen kesepakatan tersebut nantinya akan segera diserahkan kepada parlemen Uni Eropa guna menjalani proses ratifikasi resmi.
Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan koordinasi intensif dengan DPR terkait mekanisme pengesahan perjanjian ini.
Menteri Perdagangan Budi Santoso disebut telah berkonsultasi mengenai opsi penggunaan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mempercepat proses implementasi di dalam negeri.
Pihak pemerintah memandang IEU-CEPA sebagai instrumen krusial yang akan mengubah peta hubungan ekonomi kedua belah pihak secara signifikan.
Salah satu keuntungan utama dari perjanjian ini adalah terbukanya akses pasar yang lebih luas bagi produk ekspor unggulan Indonesia ke kawasan Eropa.
“Indonesia nanti 90% pos tarifnya langsung menjadi 0% dan ini akan berkurang secara bertahap,” ungkap Airlangga.
Percepatan ratifikasi ini menjadi prioritas mengingat fasilitas Generalized System of Preference (GSP) yang saat ini dinikmati Indonesia akan segera berakhir pada pengujung tahun 2026.
Pemerintah berupaya memastikan tidak ada jeda atau kekosongan kebijakan perdagangan setelah fasilitas GSP tidak lagi berlaku.
“Kita ketahui bahwa Indonesia punya GSP akan berakhir di akhir tahun ini, sehingga kalau ini segera diratifikasi berarti gap antara fasilitas Indonesia dan IEU-CEPA bisa nyambung, kalau enggak itu ada gap dari implementing regulation,” jelasnya.
Selain aspek perdagangan barang, perjanjian ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan arus investasi asing dari negara-negara anggota Uni Eropa ke Indonesia.
Tren kunjungan delegasi bisnis dari Eropa ke Indonesia dalam beberapa waktu terakhir dinilai sebagai sinyal positif bagi penguatan kerja sama ekonomi.
Sektor-sektor strategis yang menjadi fokus utama dalam kemitraan ini meliputi pengembangan energi terbarukan, ekonomi digital, serta keamanan siber.
Selain itu, sektor pertanian, manufaktur, inovasi, dan penguasaan teknologi juga menjadi prioritas dalam daftar keinginan (wishlist) kedua belah pihak.
Airlangga menegaskan bahwa kolaborasi ini akan mengintegrasikan keunggulan teknologi dan manufaktur Eropa dengan potensi pasar serta komoditas yang dimiliki Indonesia.
“Eropa juga kuat di sektor manufaktur, inovasi, teknologi dan yang lain, sehingga kita sebetulnya punya wishlist dari kedua belah pihak yang tentunya akan diimplementasikan,” pungkasnya.
