Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat pengawasan terhadap stabilitas sektor perbankan nasional sepanjang tahun 2026.
Hingga Senin (14/9/2026), regulator telah mencabut izin usaha terhadap 13 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).
Langkah tegas ini diambil sebagai upaya mitigasi risiko guna mencegah kerugian yang lebih luas dalam sistem keuangan tanah air.
PT BPRS Gaido Indonesia, yang beroperasi di Cianjur, Jawa Barat, menjadi entitas terbaru yang izin usahanya dihentikan pada 1 September 2026.
Penutupan ini menambah daftar panjang lembaga perbankan yang tidak mampu memenuhi standar kesehatan finansial dan tata kelola yang ditetapkan pemerintah.
Masalah permodalan yang kronis serta ketidakmampuan bank memenuhi rasio kecukupan modal menjadi pemicu utama penindakan tersebut.
Sebanyak 13 bank yang kini ditutup tersebar di berbagai wilayah strategis, mencakup Jawa, Sumatera, hingga Bali.
Daftar bank tersebut meliputi PT BPR Suliki Gunung Mas, PT BPR Prima Master Bank, serta Perumda BPR Bank Cirebon.
Selain itu, terdapat PT BPR Kamadana, PT BPR Koperindo Jaya, PT BPR Pembangunan Nagari, dan PT BPR Sungai Rumbai.
Daftar ini dilengkapi oleh PT BPR Ceper Permata Artha, PT BPR Dwicahaya Nusaperkasa, dan PT BPR Mataram Mitra Manunggal.
Tiga entitas lainnya adalah PT BPR Syariah Hasanah Mandiri, PT BPR Citra Bersada Abadi, serta PT BPRS Gaido Indonesia.
Seluruh jajaran manajemen, dewan komisaris, dan pemegang saham dari bank-bank tersebut dilarang melakukan tindakan hukum atas aset tanpa izin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Segala aktivitas operasional kantor telah dihentikan total setelah keputusan pencabutan izin diterbitkan oleh otoritas terkait.
LPS kini memegang kendali penuh atas proses likuidasi untuk memastikan kewajiban kepada nasabah diselesaikan secara transparan.
Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, menyatakan bahwa dana simpanan masyarakat tetap terjamin sesuai koridor hukum yang berlaku, dikutip dari laman CNBC, Senin (14/9/2026).
“Dana nasabah yang berada di dalam skema penjaminan akan kita kembalikan dalam waktu lima hari,” ujar Anggito Abimanyu.
Ia menegaskan bahwa seluruh dana nasabah yang masuk dalam skema penjaminan, baik pokok maupun bunga, hingga nominal Rp2 miliar akan dikembalikan.
Kecepatan proses pencairan ini dimungkinkan karena LPS telah memiliki basis data simpanan nasabah dari bank-bank yang bersangkutan.
Bagi simpanan yang melebihi Rp2 miliar atau tidak memenuhi syarat penjaminan 3T, pengembalian akan dilakukan secara bertahap.
Proses tersebut sangat bergantung pada hasil pemulihan aset atau asset recovery yang dilakukan oleh tim likuidasi selama masa penutupan.
Fenomena ini menjadi peringatan keras bagi seluruh pelaku industri perbankan untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam operasional mereka.
Pembenahan internal dipandang menjadi kunci krusial agar risiko penutupan bank di masa mendatang dapat ditekan seminimal mungkin.
Pemerintah menjamin nasabah tetap memiliki akses yang adil untuk menuntut hak simpanan mereka melalui prosedur yang telah ditetapkan LPS.
