Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyoroti rendahnya efektivitas penyerapan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang disalurkan oleh pemerintah pusat.
Kepala negara mengungkapkan masih banyak pemerintah daerah (pemda) yang membiarkan dana transfer tersebut mengendap di perbankan alih-alih menggunakannya untuk pembangunan.
Kondisi tersebut dinilai menghambat upaya percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai wilayah.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah pusat memiliki bukti konkret terkait fenomena dana daerah yang tidak tersalurkan secara maksimal ke sektor produktif.
“Kadang-kadang aneh, uang oleh pemda itu tidak digunakan. Kita ada bukti. Ditaruh di bank, ada macam-macam. Atau ada konflik antara bupati sama DPR. Antara gubernur sama DPR. Jadi uang sudah kita transfer. Gak dipakai,” ujar Prabowo melalui siaran pers resmi, Rabu (16/9/2026).
Menurut Presiden, ego sektoral maupun konflik internal di tingkat daerah sering kali menjadi hambatan utama dalam eksekusi anggaran.
Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah yang disalurkan oleh pusat merupakan uang negara yang harus dipertanggungjawabkan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Meski pemda memiliki kewenangan penuh dalam mengelola anggaran sesuai prioritas daerah, efektivitas tetap menjadi tolok ukur utama dalam kebijakan fiskal.
Presiden menyoroti pula disparitas antara besarnya anggaran yang ditransfer dengan realisasi infrastruktur dasar, khususnya di tingkat desa.
Ia mempertanyakan keberadaan jembatan-jembatan di desa yang hingga kini belum terwujud padahal dana yang dialokasikan sangat mencukupi.
“Ini desentralisasi sudah jalan berapa? 25 tahun ya? Dana sudah kita turunkan ke tiap desa. Satu miliar (rupiah) selama 10 tahun terakhir. Transfer ke daerah sudah. Kenapa jembatan untuk di desa tidak pernah dibuat? Padahal jembatan itu hanya Rp 400 juta,” tutur Prabowo sebagaimana dikutip dari Program Presiden Menjawab.
Ketidaksinkronan antara besaran dana yang dikucurkan dengan hasil pembangunan di lapangan memicu pertanyaan kritis dari kepala negara terkait aliran dana tersebut.
Presiden secara retoris mempertanyakan ke mana larinya anggaran yang selama ini telah disalurkan pemerintah pusat ke daerah.
“Ke mana uang itu?” tanya Prabowo dalam forum yang sama, Kamis (17/9/2026).
Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi terhadap manajemen keuangan dan prioritas pembangunan mereka.
Pemerintah pusat berencana memperketat pengawasan agar setiap kebijakan anggaran di masa depan lebih berorientasi pada hasil (result-oriented).
Langkah ini diharapkan mampu menutup celah pemborosan anggaran yang selama ini terjadi di level operasional daerah.
Efektivitas penggunaan dana diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui perbaikan infrastruktur dan layanan dasar yang lebih merata di seluruh pelosok Indonesia.
