Washington – Amerika Serikat secara resmi meluncurkan inisiatif “D-Day ekonomi” yang bertujuan untuk mengisolasi Iran dari sistem keuangan dan perdagangan global.
Kebijakan ini dirancang Washington untuk memutus jalur kehidupan ekonomi Teheran yang dinilai masih bertahan selama enam bulan masa perang.
Pemerintah AS memberikan ancaman sanksi tegas kepada pihak-pihak yang menjadi perantara atau fasilitator bisnis dengan Iran.
Meski detail teknis penegakan aturan ini belum dipaparkan secara rinci, kebijakan tersebut berpotensi menciptakan ketegangan geopolitik baru dengan mitra dagang utama Iran.
Cina tercatat sebagai pembeli minyak terbesar Iran dengan estimasi penyerapan mencapai 90 persen dari total ekspor minyak mentah Teheran.
Data Komisi Peninjauan Ekonomi dan Keamanan AS-Tiongkok menunjukkan nilai perdagangan bilateral kedua negara mencapai US$9,96 miliar pada 2025.
Nilai tersebut belum mencakup ekspor minyak mentah yang tidak dilaporkan, dengan estimasi tambahan mencapai US$31,2 miliar.
Menurut data Kpler, banyak kilang independen di Cina menyamarkan asal minyak Iran dengan label Malaysia atau Indonesia untuk menghindari deteksi.
Direktur wilayah Tiongkok di Eurasia Group, Dan Wang, menyebut Beijing kemungkinan akan meningkatkan kepatuhan secara diam-diam demi menjaga akses ke pasar AS dan dolar.
“Otoritas Tiongkok lebih mementingkan akses dolar dalam pembiayaan serta akses pasar ke AS,” ujarnya dikutip dari CNBC, Minggu (30/8).
Uni Emirat Arab (UEA) juga menjadi sorotan utama mengingat statusnya sebagai pusat perdagangan strategis bagi Iran.
Data Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mencatat nilai perdagangan UEA-Iran mencapai US$28 miliar pada 2024.
Namun, hubungan kedua negara memburuk pekan lalu setelah UEA menangguhkan transaksi keuangan dengan Iran akibat serangan rudal balistik.
Mantan pejabat Departemen Keuangan AS, Matthew Levitt, menilai Washington perlu menekan otoritas di Abu Dhabi untuk menghentikan aktivitas perbankan bayangan di Dubai.
“Sebagian besar aktivitas transshipment, penyelundupan, dan shadow banking Iran terjadi di Dubai,” tulis Levitt dalam catatannya.
Turki turut menghadapi dilema ekonomi karena ketergantungan pada gas alam asal Iran.
Data Kementerian Luar Negeri Turki mencatat perdagangan bilateral kedua negara mencapai US$5,7 miliar pada 2024.
Meskipun Ankara mencoba mendiversifikasi pasokan energi, pangsa gas Iran dalam total impor Turki masih mencapai 18,6 persen tahun ini.
Irak menjadi pihak lain yang terdampak besar karena ketergantungan pada listrik dan gas asal Iran untuk kebutuhan domestik.
Impor energi dari Iran menyumbang lebih dari 30 persen kebutuhan listrik Irak pada 2023, menurut data U.S. Energy Information Administration.
Irak tercatat membayar sekitar US$4 miliar hingga US$5 miliar per tahun untuk pasokan gas alam tersebut.
Kondisi ini menempatkan Irak dalam posisi sulit di tengah tekanan sanksi yang diusung oleh Washington.
