Jakarta – Pemerintah Indonesia secara resmi meluncurkan Peta Jalan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru Indonesia periode 2026-2045 untuk mengoptimalkan penyerapan emisi karbon melalui ekosistem pesisir.
Langkah strategis ini diambil sebagai upaya memperkuat komitmen nasional dalam mitigasi perubahan iklim melalui konservasi mangrove, rawa payau, dan padang lamun.
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A.A. Teguh Sambodo, menegaskan bahwa pengembangan sektor karbon biru tidak ditujukan untuk menutupi dampak emisi dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Kami berharap karhutla bisa dicegah, tapi pada saat yang sama, kami juga mendorong serapan karbon dioksida yang lebih optimum melalui konservasi ekosistem blue carbon ini,” ujar Teguh dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (21/9).
Menurut Teguh, ekosistem pesisir memiliki kemampuan unik dalam menyimpan karbon dalam biomassa serta sedimen dalam jangka waktu yang sangat panjang.
Pemerintah menyadari bahwa tantangan utama dalam menjaga ekosistem ini adalah tekanan dari aktivitas pembangunan fisik seperti konstruksi jalan, jembatan, hingga pelabuhan yang berpotensi merusak habitat mangrove dan lamun.
“Apabila misalnya pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, ini ada konsekuensinya terhadap ekosistem mangrove dan lamun, maka ini juga menjadi bagian yang diarahkan melalui peta jalan ini untuk dapat dihindari, dimitigasi risikonya, dan dapat dikelola,” papar Teguh.
Peta jalan tersebut menginstruksikan penguatan sistem measurement, reporting, and verification (MRV) untuk memastikan data mengenai alih fungsi lahan pesisir tercatat secara akurat dan transparan.
Teguh menekankan bahwa jika terjadi alih fungsi lahan, maka kewajiban penggantian luasan lahan menjadi keharusan yang tidak bisa ditawar.
“Artinya kita tahu berapa (area ekosistem pesisir) yang dialihkan, dan ini perlu juga nanti digantikan luasan lahannya,” tambah dia.
Di sisi lain, isu mengenai besaran emisi yang dilepaskan akibat karhutla terus menjadi sorotan tajam dari berbagai pihak.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mencatat bahwa karhutla telah melepaskan sekitar 31 juta ton emisi CO2 sejak Januari hingga awal September 2026.
Data yang lebih tinggi diungkapkan oleh lembaga pengamatan bumi milik Uni Eropa, Copernicus, yang mengestimasi emisi karhutla Indonesia mencapai 65,18 megaton atau setara dengan 239 juta ton CO2 pada periode yang sama.
Pengkampanye Iklim dan Isu Global Walhi, Patria Rizky Ananda, mempertanyakan efektivitas target Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 di tengah tingginya angka emisi karhutla.
“Bagaimana Indonesia dapat mencapai FOLU Net Sink jika pada saat yang sama puluhan hingga ratusan juta ton CO2 terus dilepaskan dari karhutla?” tanya Patria.
Pemerintah sendiri tetap berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan melalui kolaborasi lintas sektor.
Pengelolaan ekosistem karbon biru ke depan akan difokuskan pada riset yang terintegrasi dan kebijakan yang lebih ketat untuk mencegah degradasi lebih lanjut pada kawasan pesisir.
