Jakarta – Pasar keuangan Indonesia menghadapi tantangan baru seiring dengan meningkatnya persepsi risiko investasi di awal kuartal III-2026.
Data terbaru menunjukkan posisi Credit Default Swap (CDS) Indonesia untuk tenor 10 tahun telah menyentuh angka 137,80 basis points (bps) pada Minggu (6/9/2026).
Angka tersebut menjadi indikator utama bahwa para pelaku pasar kini lebih berhati-hati dalam menempatkan modalnya di aset-aset domestik.
Meskipun posisi CDS saat ini masih berada dalam batas yang terkendali dan belum mengindikasikan kondisi krisis, tren kenaikannya mencerminkan permintaan premi risiko yang lebih tinggi dari investor.
Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan INDEF, M. Rizal Taufikurahman, memberikan analisanya terkait pergeseran sentimen pasar tersebut.
“CDS 10 tahun di 137,80 bps menunjukkan pasar sedang menaikkan harga risiko Indonesia. Kondisi ini memang masih menunjukkan belum krisis, tetapi jelas warning bahwa investor mulai meminta premi lebih tinggi untuk memegang aset Indonesia,” ujarnya, Jumat (4/9/2026).
Rizal menjelaskan bahwa dinamika CDS ke depan sangat bergantung pada interaksi antara faktor eksternal dan stabilitas ekonomi domestik.
Beberapa variabel utama yang menjadi perhatian pasar mencakup fluktuasi harga minyak dunia, eskalasi ketegangan geopolitik, serta tekanan depresiasi pada nilai tukar rupiah.
Jika tekanan eksternal ini terus berlanjut secara simultan, ia memprediksi peningkatan CDS dapat terjadi dengan laju yang lebih cepat.
Hal ini dipicu oleh dampak berantai risiko global terhadap variabel fundamental domestik, yakni nilai tukar, laju inflasi, dan postur fiskal negara.
“Jika tekanan minyak, geopolitik, dan rupiah berlanjut, CDS bisa naik lebih cepat karena risiko eksternal langsung menekan kurs, inflasi, dan fiskal sekaligus,” papar Rizal.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kredibilitas fiskal tidak bisa hanya diukur melalui kepatuhan terhadap batas defisit anggaran 3% terhadap PDB.
Pasar justru sedang menyoroti kemampuan penerimaan negara dalam membiayai belanja operasional, kewajiban pembayaran bunga utang, serta kebutuhan pembiayaan yang kian melonjak.
“Kalau belanja membesar tetapi penerimaan tidak ikut menguat, maka yang dipertanyakan bukan kemampuan Indonesia berutang hari ini, tetapi kemampuan fiskal menjaga kredibilitas dalam beberapa tahun ke depan,” ungkapnya.
Saat ini, tekanan fiskal diperburuk dengan yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun yang berada di level 7,1%, atau meningkat 10,9% secara tahunan.
Sementara itu, nilai tukar rupiah terpantau berada di angka Rp 17.642 per dolar AS.
Kombinasi antara harga minyak tinggi, rupiah yang melemah, serta kenaikan yield SBN dinilai sebagai skenario paling berisiko bagi pasar keuangan nasional.
Rizal menambahkan, pemerintah perlu menjaga konsistensi kebijakan fiskal dan moneter demi memelihara kepercayaan investor di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung hingga akhir kuartal III-2026.
“Yang harus dijaga bukan sekadar angka defisit, tetapi kepercayaan pasar terhadap konsistensi fiskal dan moneter,” tegasnya.
