Jakarta – Bank Indonesia (BI) menyoroti lonjakan inflasi pada kelompok bahan pangan bergejolak atau volatile food yang menembus angka 5 persen pada September 2026.
Angka tersebut tercatat melampaui batas atas sasaran inflasi yang ditetapkan bank sentral, yakni sebesar 3,5 persen.
Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, mengungkapkan bahwa fenomena kenaikan harga pangan ini menjadi perhatian khusus dalam rapat terbatas ekonomi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10).
“Memang kami juga laporkan yang memang perlu menjadi perhatian adalah inflasi di pangan volatile food inflation, yang memang mencapai 5 persen,” ujar Destry dalam konferensi pers, Selasa (20/10).
Meski inflasi komponen pangan mengalami tekanan, BI memastikan bahwa inflasi inti secara nasional masih terjaga dengan baik di level 2,8 persen.
Pemerintah dan otoritas moneter kini tengah menyusun strategi mitigasi untuk menekan laju kenaikan harga tersebut agar kembali ke koridor yang ditentukan.
BI menargetkan inflasi pangan dapat segera kembali ke sasaran target sebesar 2,5 persen dengan deviasi plus minus 1 persen.
“Bagaimana kita bisa menjaga untuk volatile food inflation agar masuk di dalam koridor BI 2,5% plus minus 1%,” ucap Destry.
Upaya pengendalian tersebut akan dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektoral, khususnya dengan Kementerian Pertanian.
Selain stabilitas harga domestik, BI juga memberikan perhatian besar terhadap pergerakan nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ketidakpastian ini dipicu oleh inflasi di Amerika Serikat yang masih berada di atas target bank sentral setempat.
Dampaknya, prospek suku bunga tinggi atau higher for longer dari The Fed masih menjadi tantangan utama bagi stabilitas pasar keuangan domestik.
Untuk meredam dampak tersebut, BI berkomitmen untuk terus hadir di pasar melalui berbagai instrumen kebijakan.
Langkah konkret yang diambil meliputi intervensi aktif di pasar valuta asing, baik melalui transaksi spot maupun non-deliverable forward (NDF).
Selain itu, BI juga mengoptimalkan insentif biaya lindung nilai atau hedging bagi para pelaku usaha.
Kebijakan insentif hedging yang telah diimplementasikan sejak akhir Juni 2026 dinilai cukup efektif dalam menjaga aliran modal.
Data BI menunjukkan instrumen swap dan domestic non-deliverable forward (DNDF) telah berhasil menarik dana masuk senilai US$ 8 miliar hingga US$ 9 miliar.
Strategi ini diharapkan mampu menjadi bantalan bagi nilai tukar rupiah agar tetap stabil di tengah gejolak ekonomi internasional.
BI menegaskan akan terus memantau perkembangan pasar secara intensif guna merespons dinamika yang terjadi.
“Intinya, Bank Indonesia akan selalu tetap berjaga di pasar,” tegas Destry.
