Jakarta – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk menghentikan ketergantungan terhadap impor minyak dan gas bumi dalam kurun waktu tiga tahun ke depan.
Langkah strategis ini merupakan tindak lanjut langsung dari instruksi Presiden Prabowo Subianto guna memperkuat kemandirian energi nasional.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Laode Sulaeman, menyatakan kesiapan instansinya untuk merealisasikan mandat presiden tersebut.
“Ya kalau perintah Presiden, kami harus melaksanakan,” kata Laode saat ditemui di kompleks DPR RI, Rabu (26/8).
Optimisme pemerintah didasarkan pada serangkaian program yang sedang berjalan saat ini.
Penerapan program biodiesel 50 persen (B50) menjadi salah satu instrumen utama dalam menekan kebutuhan impor bahan bakar fosil.
Selain itu, operasionalisasi proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan yang dimulai awal tahun ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi kilang dalam negeri.
Pemerintah juga terus menggenjot sektor hulu migas melalui kegiatan eksplorasi masif guna menemukan cadangan baru.
“(Kami juga) berupaya melakukan eksplorasi yang cukup besar untuk minyak dan gas, termasuk (ada) temuan-temuan baru. Kami optimis lah,” ujar Laode, Rabu (26/8).
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menekankan bahwa Indonesia harus segera melepaskan diri dari ketergantungan pasokan energi dari luar negeri.
“Kita tidak boleh impor lagi satu barel pun minyak. Kita tidak boleh impor lagi, Insyaallah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh impor lagi,” kata Prabowo dikutip dari Antara.
Target ambisius ini akan disokong melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW).
Proyek PLTS tersebut ditargetkan rampung sepenuhnya dalam kurun waktu tiga tahun.
Sebagai pembanding, total kapasitas listrik nasional saat ini dari berbagai sumber energi baru mencapai 88 GW.
Penambahan 100 GW dari PLTS akan melipatgandakan kapasitas energi listrik nasional secara signifikan.
Pengembangan energi baru terbarukan ini dipandang sebagai pilar utama untuk membangun kedaulatan ekonomi yang tidak bergantung pada kondisi geopolitik global.
Pemerintah juga akan mengoptimalkan potensi geothermal serta meningkatkan lifting minyak nasional secara konsisten.
Sinergi antara peningkatan kapasitas pembangkit listrik ramah lingkungan dan pemenuhan kebutuhan migas domestik menjadi fokus utama dalam kebijakan ini.
Dengan kombinasi strategi tersebut, pemerintah meyakini bahwa Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam sektor energi.
Kebijakan ini juga diharapkan dapat memperbaiki neraca perdagangan nasional yang selama ini terbebani oleh besarnya volume impor migas.
Pemerintah berkomitmen untuk memastikan seluruh target teknis yang telah disusun bersama Kementerian ESDM dapat tercapai sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
