Jakarta – Stabilitas fiskal Indonesia kini berada di bawah pengawasan ketat Dewan Ekonomi Nasional (DEN) guna mencegah potensi penarikan dana besar-besaran oleh investor asing atau capital outflow.
Anggota DEN, Heriyanto Irawan, menekankan bahwa disiplin anggaran merupakan kunci utama untuk mempertahankan kepercayaan pasar global di tengah meningkatnya daya tarik aset di negara-negara maju.
Pernyataan tersebut disampaikan Heriyanto dalam acara HHP Law Firm bertajuk Mobilizing Capital and Strategic Certainty for Indonesia’s Next Growth Phase yang berlangsung di Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Menurut data yang dipaparkan, investor asing saat ini menanamkan modal sekitar US$ 88 miliar atau setara Rp 1.544,6 triliun ke dalam surat berharga Indonesia.
“Karena salah satu pilar yang penting buat kita adalah meyakinkan investor asing yaitu kredibilitas dari bagaimana kita mengelola fiskal,” ujar Heriyanto dalam acara tersebut.
Ia menambahkan bahwa jika terjadi penarikan dana sebesar 10 persen saja dari total investasi tersebut, dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dalam negeri akan terasa sangat signifikan.
Risiko capital outflow ini dipicu oleh peningkatan imbal hasil atau yield surat berharga di negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang.
Apabila yield di negara-negara tersebut melampaui angka 3 persen, aset di negara maju menjadi jauh lebih menarik dibandingkan pasar negara berkembang seperti Indonesia.
Oleh karena itu, pengelolaan fiskal yang disiplin menjadi instrumen pertahanan utama agar arus modal tetap terjaga di dalam negeri.
Pemerintah sendiri memproyeksikan defisit fiskal tahun depan akan tetap terkendali pada angka 2,5 persen, yang dinilai lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.
“Ini membuat kita semua mengingatkan bahwa kita harus sangat disiplin mengelola fiskal,” tegasnya.
Selain tantangan dari pasar keuangan global, Heriyanto juga menyoroti fluktuasi harga komoditas dunia, khususnya minyak bumi, yang kembali menunjukkan tren kenaikan.
“Jadi kita juga harus hati-hati dampaknya ke Indonesia,” ungkapnya mengenai potensi tekanan eksternal tersebut.
Di sisi domestik, isu mengenai daya beli masyarakat dan kualitas penciptaan lapangan kerja menjadi sorotan yang tidak kalah krusial bagi perekonomian nasional.
Data menunjukkan tingkat pengangguran di kalangan pemuda saat ini mencapai 16 persen, dengan kelompok tersebut menyumbang 49 persen dari total pengangguran di Indonesia.
Heriyanto mengingatkan bahwa pemerintah perlu segera merumuskan solusi strategis untuk menghadapi lonjakan angkatan kerja yang diprediksi terjadi dalam 10 hingga 15 tahun ke depan.
Kualitas lapangan kerja menjadi perhatian utama karena pertumbuhan konsumsi rumah tangga sangat bergantung pada penyerapan tenaga kerja yang produktif serta kenaikan upah.
Untuk memperbaiki kondisi tersebut, pemerintah didorong untuk segera melakukan deregulasi dan penyederhanaan aturan guna memperbaiki iklim investasi nasional.
Meskipun investasi menjadi kunci utama pertumbuhan, Heriyanto mencatat bahwa tren investasi saat ini belum sepenuhnya kembali ke level yang diharapkan.
Pemerintah dituntut untuk menciptakan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif agar modal asing tetap bertahan di Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global.
