Palangka Raya – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kalimantan Tengah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Perum Bulog resmi meluncurkan program Fasilitas Distribusi Pangan untuk menekan laju inflasi daerah.
Langkah strategis ini diambil sebagai respons atas tingginya harga komoditas beras yang terus membebani daya beli masyarakat di wilayah Kalimantan Tengah.
Intervensi difokuskan pada penguatan rantai pasok dan efisiensi biaya logistik untuk memastikan keterjangkauan harga di tingkat konsumen.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansah Andrias, menyatakan bahwa harga beras saat ini masih menjadi pemicu utama inflasi yang perlu diwaspadai.
“Yang pertama, tentu kita bersama TPID Kalimantan Tengah, khususnya Bulog, mencermati perkembangan inflasi Kalimantan Tengah yang mungkin masih relatif agak tinggi, khususnya dipicu oleh harga beras,” ujarnya dikutip dari keterangan resmi pihak terkait, Selasa (13/10/2026).
Pihaknya mengaku telah menerima arahan dari Dewan Pengarah TPID untuk segera melakukan tindakan nyata di lapangan guna menjamin ketersediaan stok pangan.
“Sehingga kita mendapat masukan dan arahan dari Dewan Pengarah TPID untuk melakukan action yang tujuannya memastikan ketersediaan pasokan,” jelasnya.
Dalam skema operasionalnya, Bank Indonesia mengambil peran sebagai penyokong dana untuk biaya transportasi atau ongkos angkut komoditas beras.
Beras premium didatangkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan, untuk memenuhi kebutuhan pasar di Kalimantan Tengah dengan harga yang lebih kompetitif.
Yuliansah menegaskan bahwa dukungan subsidi biaya angkut ini bertujuan agar harga jual beras di pasar dapat ditekan hingga berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Dalam hal ini kita mengambil beras dari Sulsel (Makassar), di mana nanti pada praktiknya harga yang dijual nanti diupayakan di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Sehingga kami dari sisi Bank Indonesia mengambil peran untuk memfasilitasi dari sisi ongkos angkutnya,” ungkapnya.
Sebanyak 150 ton beras premium telah disiapkan untuk didistribusikan ke tiga wilayah yang menjadi pusat perhatian pengendalian inflasi.
Kota Palangka Raya mendapatkan alokasi terbesar sebanyak 75 ton beras.
Sementara itu, Kabupaten Kotawaringin Timur menerima suplai sebanyak 50 ton.
Kabupaten Kapuas mendapatkan alokasi sebanyak 25 ton beras untuk memperkuat stok cadangan pangan setempat.
Pemilihan ketiga wilayah tersebut didasarkan pada besarnya dampak tekanan harga komoditas terhadap tingkat inflasi di wilayah masing-masing.
Ke depan, efektivitas program ini akan terus dipantau melalui pergerakan harga beras di pasar setelah distribusi dilakukan secara masif.
Sinergi berkelanjutan antara BI, Bulog, dan pemerintah daerah dinilai krusial untuk menjaga stabilitas harga pangan dalam jangka panjang.
Langkah ini diharapkan mampu meredam volatilitas harga dan memberikan dampak positif bagi stabilitas ekonomi masyarakat Kalimantan Tengah secara keseluruhan.
