Paris – Prancis kini tengah menghadapi gelombang tekanan ganda yang mengancam stabilitas ekonomi nasional dan ketertiban sosial. Protes massal yang digerakkan oleh sektor pendidikan telah meluas ke berbagai wilayah, menuntut perbaikan fasilitas sekolah serta penambahan tenaga pengajar.
Aksi ini dipicu oleh kondisi sarana pendidikan yang rusak dan kepadatan ruang kelas yang kronis. Demonstrasi yang bermula di Créteil pada 21 September lalu kini telah melibatkan lebih dari 160 ribu peserta.
Situasi di lapangan semakin rumit karena demonstrasi tersebut bertepatan dengan pemogokan nasional di sektor publik. Gerakan ini merupakan bentuk penolakan nyata terhadap rencana pemerintah memangkas anggaran sebesar 54 miliar euro pada 2027.
Pemerintah Prancis saat ini berada dalam posisi sulit untuk menyehatkan keuangan negara di tengah tuntutan belanja publik yang tinggi. Investor global mulai menunjukkan kekhawatiran mendalam terhadap kemampuan ekonomi terbesar kedua di Eropa ini dalam mengendalikan defisit anggaran.
Kondisi fiskal Prancis yang mengkhawatirkan tercermin dari rasio utang terhadap PDB yang mencapai 115,6 persen pada
2025. Angka tersebut melampaui posisi Inggris yang mencatatkan rasio 94,3 persen dengan defisit anggaran 4,3 persen.
Investor internasional merespons situasi ini dengan aksi jual obligasi Prancis, yang memicu kenaikan imbal hasil tenor 10 tahun sebesar 100 basis poin sejak awal tahun. Bahkan, investor Jepang yang selama ini menganggap obligasi Prancis sebagai instrumen aman kini mulai menarik diri.
Ekonom peraih Nobel, Paul Krugman, menilai Prancis berisiko terjerumus ke dalam krisis utang yang parah. Ia menyebut negara tersebut mungkin “terlalu besar untuk dapat diselamatkan” oleh Bank Sentral Eropa (ECB).
Dalam sebuah tulisan di blog Substack pada Kamis (15/10/2026), Krugman menyoroti kegagalan Prancis dalam menyesuaikan usia pensiun di tengah populasi yang menua. “Ketergantungan Prancis pada mata uang euro membuat hilangnya kepercayaan ini sangat mungkin berkembang menjadi krisis yang parah,” ungkap Krugman.
Menanggapi potensi intervensi, Presiden ECB Christine Lagarde menegaskan bahwa solusi atas krisis keuangan tersebut harus lahir dari kebijakan internal pemerintah Prancis. Senada dengan itu, pakar ekonomi dari INSEAD Business School dalam wawancara di CNBC menyatakan bahwa ECB kemungkinan besar tidak akan melakukan bail out langsung.
Di sisi lain, Managing Director IMF Kristalina Georgieva memberikan pandangan yang sedikit lebih moderat. Dikutip dari CNBC, ia menyatakan bahwa ekonomi Eropa saat ini memiliki sistem yang jauh lebih matang dibandingkan periode krisis 2009–2012.
Meski demikian, guncangan di Prancis berpotensi merambat ke pasar keuangan Indonesia. Ekonom Bank Permata, Faisal Rachman, memperingatkan bahwa risiko krisis utang Prancis dapat memicu sentimen risk-off di pasar global.
“Kondisi tersebut dapat menekan nilai tukar rupiah, meningkatkan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN), serta menambah tekanan terhadap kebijakan moneter BI,” ujar Faisal.
Pemerintah Indonesia sendiri menyatakan kesiapan untuk memitigasi risiko eksternal tersebut. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menekankan pentingnya menjaga kredibilitas APBN dan mengendalikan defisit di tengah ketidakpastian global.
“Risiko-risiko ini harus kita kenali, kita identifikasi, kita recognize, tapi kemudian kita mitigasi. Kita respons,” kata Suahasil saat memberikan keterangan dalam konferensi pers APBN Kita pekan lalu.
