Jakarta – Sektor konstruksi pelat merah tengah menghadapi fase krusial dalam upaya penyehatan neraca keuangan perusahaan melalui skema restrukturisasi utang secara masif. Langkah strategis ini menjadi prasyarat utama sebelum rencana konsolidasi besar-besaran direalisasikan pada akhir tahun 2026.
PT PP Tbk (PTPP) menjadi entitas terbaru yang menempuh jalur formal tersebut dengan menandatangani Master Restructuring Agreement (MRA) bersama empat bank besar. Bank-bank tersebut meliputi Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, dan Bank Syariah Indonesia.
Direktur Keuangan PTPP, Faizal Rahmad, mengungkapkan bahwa total kewajiban utang kepada para kreditur tersebut mencapai Rp 18,2 triliun hingga posisi Juli 2026. Pihaknya menegaskan bahwa perjanjian ini akan segera berlaku efektif setelah mendapatkan restu dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta terpenuhinya seluruh persyaratan administratif terkait.
Langkah serupa juga sedang dipersiapkan oleh PT Adhi Karya Tbk (ADHI) yang menargetkan penyelesaian restrukturisasi pada semester II 2026. Corporate Secretary ADHI, Siswanto, menyebutkan bahwa skema dan nilai restrukturisasi kini telah memasuki tahap finalisasi pembahasan dengan pihak perbankan.
Sementara itu, PT Waskita Karya Tbk (WSKT) dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) telah lebih dulu menempuh jalan restrukturisasi dalam beberapa tahun terakhir sebagai respons atas tekanan likuiditas yang mendalam. WSKT bahkan telah merestrukturisasi pokok utang senilai Rp 26,21 triliun, sementara WIKA menyelesaikan MRA untuk utang sebesar Rp 20,79 triliun pada 2024.
Direktur Purwanto Asset Management, Edwin Sebayang, menilai fenomena ini bukan lagi sekadar siklus bisnis biasa, melainkan fase restrukturisasi struktural yang mendalam. Menurutnya, ADHI dan PTPP masih relatif lebih baik dibanding WIKA dan terutama WSKT, meskipun keduanya juga menghadapi masalah serius, ujarnya sebagaimana dikutip pada Selasa (15/9/2026).
Senada dengan hal tersebut, Senior Equity Research Analyst Kiwoom Sekuritas Indonesia, Sukarno Alatas, menyoroti beban bunga yang menekan kinerja operasional emiten. Berdasarkan data semester I 2026, EBITDA PTPP tercatat sebesar Rp 445 miliar, namun harus tergerus beban bunga hingga Rp 1,05 triliun.
Alhasil, interest coverage ratio (ICR) EBITDA hanya 0,43x yang menunjukkan kemampuan operasional belum cukup untuk menutup beban bunga secara mandiri, ungkap Sukarno, Selasa (15/9/2026).
Para analis menyarankan agar investor tidak lagi menjadikan angka pendapatan sebagai tolok ukur utama kesehatan emiten karya. Fokus kini harus dialihkan pada arus kas operasi, kecepatan konversi kas, serta kemampuan perusahaan dalam mengelola piutang usaha.
Divestasi aset non-inti dipandang sebagai opsi yang realistis, namun harus dilakukan secara strategis. Edwin mengingatkan agar perusahaan menghindari praktik fire sale atau penjualan aset secara terburu-buru yang justru dapat menggerus basis pendapatan masa depan.
Ke depan, terdapat tiga skenario yang mungkin terjadi, mulai dari pemulihan melalui sinergi nyata hingga risiko kegagalan jika arus kas operasi tetap negatif pasca-restrukturisasi. Bagi investor, saat ini disarankan untuk tetap bersikap hati-hati dan memantau efektivitas deleveraging yang dilakukan manajemen perusahaan.
