Jakarta – Otoritas pasar modal Indonesia kini menghadapi tekanan besar untuk membuktikan efektivitas reformasi tata kelola pasar saham dalam kurun waktu 6,5 bulan ke depan.
Tenggat waktu tersebut muncul menyusul ancaman penurunan status atau downgrade oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar saham Indonesia.
Status pasar saham nasional terancam turun dari kategori Emerging Market menjadi Standalone Market.
Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Liza Camelia Suryanata, menyatakan bahwa beban pembuktian kini sepenuhnya berada di pundak regulator dan pelaku pasar.
“Ini masih proposal dari MSCI, tapi arahnya default to downgrade. Beban pembuktian ada di regulator dan pasar,” ujar Liza, Jumat (16/10/2026).
Pihak MSCI telah membuka sesi konsultasi mengenai perubahan klasifikasi ini karena adanya kekhawatiran mendalam terkait transparansi struktur kepemilikan saham.
Selain itu, penyedia indeks global tersebut menyoroti dugaan praktik perdagangan terkoordinasi atau coordinated trading yang masih terjadi di pasar domestik.
Data menunjukkan bahwa bobot Indonesia dalam indeks MSCI Emerging Markets telah mengalami penurunan signifikan.
Per 30 September 2026, bobot Indonesia tercatat hanya 0,43%, turun tajam dari 1,16% pada 31 Desember 2025.
Kapitalisasi pasar yang disesuaikan dengan free float juga menyusut sebesar 55% menjadi US$53,4 miliar dari posisi sebelumnya US$119,1 miliar.
Jumlah konstituen dalam indeks tersebut pun terpangkas, dari 18 saham menjadi hanya tersisa sembilan saham saja.
Menurut Liza Camelia Suryanata, sebagian besar penurunan bobot sebenarnya telah terealisasi di pasar.
“Jika menjadi standalone market, outflow pasif tambahan akan dihitung dari basis yang jauh lebih kecil,” jelasnya.
Namun, besaran arus dana keluar yang mungkin terjadi masih sulit dipastikan karena bergantung pada mekanisme implementasi final dari MSCI.
Secara sektoral, dominasi saham keuangan dalam indeks MSCI Indonesia mencapai 71,7% per 30 September 2026.
Kondisi ini menempatkan saham sektor perbankan sebagai kelompok yang paling rentan terhadap penyesuaian portofolio oleh investor global.
Otoritas pasar modal sebenarnya telah meluncurkan berbagai langkah perbaikan untuk merespons kekhawatiran tersebut.
Upaya tersebut mencakup kebijakan keterbukaan informasi bagi pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1% dan klasifikasi investor yang lebih detail.
Pemerintah juga telah menyusun peta jalan peningkatan batas minimum free float menjadi 15% serta pelaporan high shareholding concentration (HSC).
Namun, MSCI menilai kemajuan reformasi tersebut belum konsisten dan belum menunjukkan bukti penegakan aturan yang signifikan.
MSCI menetapkan masa konsultasi hingga 30 April 2027 sebelum mengambil keputusan final paling lambat 30 Juni 2027.
“Ada jendela sekitar 6,5 bulan bagi otoritas untuk menunjukkan enforcement nyata, bukan sekadar pengumuman reformasi baru,” tegas Liza Camelia Suryanata.
Selama periode konsultasi, MSCI tetap membekukan sejumlah perubahan indeks untuk saham Indonesia.
Kebijakan pembekuan ini mencakup penundaan kenaikan foreign inclusion factor (FIF) dan jumlah saham (number of shares).
MSCI juga akan tetap menghapus saham yang ditandai otoritas dalam kerangka HSC selama proses evaluasi berlangsung.
