Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia mematok target ambisius untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional hingga mencapai angka 6 persen pada tahun 2027 mendatang.
Upaya ini memerlukan akselerasi investasi nasional yang signifikan dengan proyeksi pertumbuhan sebesar 8 hingga 9 persen setiap tahunnya.
Kebutuhan penanaman modal untuk merealisasikan target tersebut diperkirakan menembus angka Rp 2.218 triliun hingga Rp 2.258 triliun.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menegaskan bahwa besarnya kebutuhan investasi merupakan langkah krusial dalam menjaga momentum pertumbuhan di tengah kondisi ekonomi global yang belum stabil.
Pemerintah secara strategis mengandalkan transisi energi dan pembangunan infrastruktur digital sebagai dua mesin utama penggerak ekonomi berkelanjutan.
“Sinergi antara ketersediaan energi bersih yang terjangkau dan akselerasi infrastruktur digital menjadi kunci utama menciptakan iklim investasi berdaya saing global sekaligus mempercepat pencapaian target pertumbuhan jangka panjang,” ujar Haryo dalam keterangan resmi yang dikutip Senin (5/10).
Dalam peta jalan yang disusun, keandalan energi hijau diposisikan sebagai prasyarat mutlak guna menopang kebutuhan listrik nasional yang diproyeksikan melonjak hingga 700-800 terawatt hour (TWh) pada 2030.
Lonjakan permintaan listrik ini didorong oleh pesatnya pengembangan industri baru serta kebutuhan pusat data atau data center berskala besar.
Untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, pemerintah mengarahkan peningkatan kapasitas pembangkit hingga 100 GW peak yang sepenuhnya berbasis energi terbarukan.
Dukungan infrastruktur kelistrikan juga akan diperkuat melalui pembangunan jaringan transmisi sepanjang 47.758 kilometer-sirkuit.
Pada aspek pemerataan akses, program Listrik Desa terus dikebut guna menjangkau 4.390 lokasi pada akhir 2026, setelah berhasil menyentuh 1.505 lokasi sepanjang 2025.
Langkah ini diharapkan mampu mendorong rasio elektrifikasi nasional hingga di atas 99 persen serta meningkatkan indeks ketahanan energi ke level 7,13.
Selain sektor energi, pemerintah memfokuskan perhatian pada hilirisasi mineral strategis untuk menciptakan nilai tambah ekonomi yang lebih besar.
Indonesia memiliki keunggulan komparatif berupa cadangan melimpah nikel, timah, bauksit, tembaga, emas, dan batu bara yang relevan bagi pengembangan industri hijau.
Hilirisasi yang diintegrasikan dengan ekosistem kendaraan listrik diprediksi mampu meningkatkan nilai tambah hingga 67 kali lipat.
Peluang ini semakin terbuka lebar mengingat proyeksi permintaan global terhadap ekosistem kendaraan listrik mencapai US$5,91 triliun pada 2045.
Potensi bahan baku pendukung seperti pasir silika untuk panel surya juga dipandang sebagai aset penting dalam memperkuat rantai pasok energi hijau global.
Sejumlah mitra internasional, termasuk Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada, telah menyatakan ketertarikan untuk bekerja sama dalam teknologi transisi energi serta diversifikasi rantai pasok mineral kritis di Indonesia.
Untuk membiayai agenda besar tersebut, pemerintah menerapkan berbagai skema pembiayaan inovatif seperti green bonds, blended finance, Just Energy Transition Partnership (JETP), hingga Asia Zero Emission Community (AZEC).
Pemerintah juga memastikan kesiapan sumber daya manusia melalui perluasan Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi dan Program Vokasi.
Langkah ini diambil agar tenaga kerja domestik memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri hijau di masa depan.
“Melalui skema pembiayaan inovatif dan penyiapan SDM berkualitas, Pemerintah optimistis sektor ekonomi hijau dapat mempercepat pencapaian target emisi nol bersih sekaligus menciptakan lapangan kerja baru yang berkualitas,” tambah Haryo.
