Jakarta – Elektabilitas Presiden Prabowo Subianto menunjukkan tren penurunan signifikan menjelang dua tahun masa jabatannya.
Data terbaru dari Tempo Data Science yang dirilis pada 27 Agustus 2026 menempatkan angka elektabilitas Presiden Prabowo di kisaran 15 persen.
Angka tersebut terpaut jauh di bawah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang memimpin dengan perolehan elektabilitas mencapai 42 persen.
Posisi ketiga ditempati oleh Anies Baswedan dengan angka 10 persen, disusul Gibran Rakabuming Raka sebesar 6 persen.
Temuan ini selaras dengan tren yang dipotret oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Juli 2026, di mana elektabilitas Prabowo berada di angka 14,5 persen sementara Dedi Mulyadi mencapai 35 persen.
General Manager Tempo Data Science, Khairul Anam, menyatakan bahwa kedekatan dengan masyarakat menjadi salah satu faktor pendongkrak elektabilitas Dedi Mulyadi.
Namun, ia menegaskan bahwa faktor tersebut bukanlah satu-satunya variabel penentu.
Dalam survei periode 31 Juli hingga 11 Agustus 2026, Dedi Mulyadi mencatatkan tingkat kesan positif hingga 98 persen.
Dedi Mulyadi juga unggul dalam indikator top of mind dengan perolehan 30 persen, dibandingkan Prabowo yang berada di angka 20 persen.
Survei tersebut melibatkan 1.260 responden yang tersebar di 38 provinsi dengan metode multistage random sampling serta margin of error sebesar -2,9 persen.
Khairul Anam menjelaskan bahwa elektabilitas Prabowo memiliki korelasi kuat dengan penilaian publik terhadap program pemerintah.
Meskipun responden yang menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) “sangat baik” memberikan dukungan sebesar 59 persen kepada Prabowo, angka tersebut tidak otomatis mengungguli Dedi Mulyadi dalam kelompok responden lainnya.
“Karena itu, jika Prabowo ingin meningkatkan kembali elektabilitasnya, kuncinya cuma satu, perbaiki kinerja pemerintah. Perbaiki kondisi ekonomi dengan ciptakan lapangan kerja dan jaga harga-harga,” ujar Khairul Anam melalui pesan singkat WhatsApp, Jumat (4/9/2026).
Penurunan elektabilitas ini berbanding lurus dengan merosotnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
Catatan survei menunjukkan tingkat kepuasan publik kini hanya berada di angka 37 persen.
Angka tersebut mengalami penurunan tajam sebesar 38 poin persentase dibandingkan Desember 2025 yang sempat menyentuh 75 persen.
Direktur Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai penurunan tersebut dipicu oleh evaluasi publik yang kritis terhadap program andalan pemerintah.
Ia menyoroti pelaksanaan program MBG yang belakangan sering menuai sorotan negatif.
“Ditambah kembali ada beberapa insiden ratusan siswa keracunan MBG di Jawa Timur, Tana Toraja, Rembang, Berastagi,” kata Agung saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (4/9/2026).
Agung menambahkan bahwa tekanan ekonomi, seperti stabilitas harga kebutuhan pokok dan minimnya lapangan kerja, menjadi beban tambahan bagi elektabilitas presiden.
Sebanyak 68 persen responden dalam survei tersebut menyatakan bahwa kondisi ekonomi nasional saat ini lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya.
Agung menyarankan pemerintah untuk segera melakukan perbaikan tata kelola program populis dan fokus pada penyediaan lapangan kerja.
Ia membandingkan pola ini dengan masa pemerintahan Joko Widodo, yang justru mengalami peningkatan kepuasan publik menjelang akhir periode pertama.
“Tingkat kepuasan Pak Prabowo tinggi dulu di awal. Kalau untuk Pak SBY dan Pak Jokowi rendah dulu di awal, baru menjelang satu periode mereka berakhir, angkanya mulai tinggi. Nah, di Pak Prabowo ini terbalik,” kata Agung.
